SOKOGURU, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengembangkan infrastruktur digital publik, yang akan diterapkan pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Langkah digitalisasi ini dianggap penting dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos), sehingga penyaluran dana dapat lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, jika penyaluran bansos ini diharuskan melibatkan teknologi karena tidak bisa dihindari lagi.
"Pada dasarnya kita mendukung. Kita tidak bisa lagi menghindar jika penyaluran bansos ini harus melibatkan teknologi," kata Mensos Saifullah Yusuf dalam pertemuan dengan perwakilan DEN di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis (16/4), seperti dikutip dari laman Kemensos.go.id.
Baca Juga:
Data Akurat Dibutuhkan
Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menekankan, jika saat ini yang paling dibutuhkan untuk penyaluran bansos adalah data yang akurat.
"Data yang paling kita butuhkan adalah data yang akurat. Nah, data akurat itu tidak ada pilihan lain ya, dengan teknologi yang tepat," ujar Gus Ipul--sapaan akrabnya.
Selama ini, penyaluran bansos yang dilaksanakan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara), dan PT Pos Indonesia kerap mengalami kendala.
Dicontohkan Gus Ipul, perbedaan pemahaman masyarakat terkait keuangan dan teknologi di tengah penerima manfaat ini tidak jarang menjadi kendala.
"Kalau toh sekarang misalnya kita menggunakan Himbara sebagai alat, itu juga tidak bisa diserap, sekian persen tidak bisa diserap karena mereka (penerima manfaat) nggak mengambil. Mereka nggak ngerti, mereka sakit, dan lain sebagainya," ujar Mensos.
Baca Juga:
Kemudian, kata Mensos Saifullah, dibagilah sebagian penyaluran bansos dengan melalui PT Pos Indonesia, yang mendatangi ke rumah-rumah.
"Artinya, penerima manfaat ini kemampuan atau literasinya tentang macam-macam ini berbeda-beda. Literasi keuangannya beda-beda, literasi tentang teknologinya juga beda-beda," imbuh Mensos.
Penyaluran Bansos Berbasis Digital
Meski begitu, Gus Ipul memandang pentingnya untuk segera mengimplementasikan teknologi dalam penyaluran bansos, terutama untuk masyarakat yang sudah familiar dengan teknologi.
Kemensos menyatakan kesiapannya untuk mendukung, dan mengikuti rencana digitalisasi penyaluran bansos yang digagas oleh DEN.
"Tetapi ini harus dimulai khususnya di kalangan masyarakat yang melek teknologi. Jika sekian persen ketinggalan, masih tetap cara manual akan kita bantu. Tapi intinya apa? Mari kita mulai yang bisa dirancang, yang memungkinkan. Kita ikut saja," ujar Mensos.
Baca Juga:
Digitalisasi Bansos
Direktur Eksekutif bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN, Tubagus Nugraha menjelaskan, pendekatan yang akan digunakan adalah pemerintah digital.
Hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan transparansi pemerintahan.
"Jadi, digitalisasi, prospek. Itu yang kira-kira pendekatan utama yang kami rancang," kata Tubagus Nugraha.
DEN memutuskan untuk mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI) untuk program Perlinsos, yang meliputi tiga aspek utama; identitas digital penerima manfaat, pembayaran digital, dan pertukaran data.
"Jadi kalau kita ngomong DPI, di sini konteksnya di blok yang ke satu ini emang terkait dengan data exchange. Ini untuk memperbaiki nanti data KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," ujar Tubagus.
Baca Juga:
Kedua itu adalah terkait integritas penerima manfaat atau verifikasi, kata Tubagus, maka di sini ada digital ID yang kemudian dipakai sebagai hal kedua dalam DPI.
"Yang ketiga itu ada di sistem pembayarannya. Ini yang kenapa kemudian adopsi DPI ini sangat tepat untuk dilakukan di Perlinsos," ujarnya.
Sekarang ini, rancangan digitalisasi ini masih dalam tahap pembahasan antara DEN, Kemensos, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Pemerintah berencana meluncurkan pengembangan infrastruktur digital publik untuk mendukung digitalisasi pemerintahan, dengan prioritas pada program Perlinsos, pada bulan Agustus 2025 mendatang.
